Sementara itu, Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Kondisi Khusus, Susanti, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung terwujudnya Kota Layak Anak.
“Pemerintah daerah memegang peran kunci dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,” tuturnya.5
“Komitmen kepala daerah menjadi indikator utama keberhasilan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa evaluasi KLA mencakup lima klaster utama yang harus diperhatikan, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, hingga perlindungan khusus bagi anak.
Senada dengan itu, perwakilan DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, Riya Yusuf, menambahkan bahwa pemenuhan hak anak memerlukan pendekatan yang holistik dan sistematis.Pemerintah daerah didorong untuk terus menjaga keberlanjutan koordinasi dalam menjamin perlindungan anak secara menyeluruh.
“Kunci keberhasilan terletak pada sinergi sistem yang berbasis anak serta keterlibatan aktif dunia usaha dan masyarakat. KLA adalah langkah menuju terbentuknya ekosistem terbaik bagi anak-anak, sejalan dengan target Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Editor : Zaitun Ul Husna
