“Setiap program harus dievaluasi, ditingkatkan melalui inovasi, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Musrenbang ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, antara lain Forkopimda, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Sekda, kepala OPD, camat dan lurah, perwakilan organisasi masyarakat seperti TP PKK, LKAM, Bundo Kanduang, KAN, tokoh adat, tokoh perempuan, akademisi, dan LSM.
Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Hurisna Jamhur, menyampaikan bahwa lembaganya mendukung penuh pelaksanaan RPJMD ini.
“Kami siap bersinergi dengan Pemko untuk mewujudkan misi pembangunan yang telah dirumuskan. Kami berharap dokumen ini segera diajukan sesuai jadwal untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan aktif tokoh adat dan masyarakat, guna mempercepat realisasi pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Iwan Kurniawan, dalam sambutannya secara daring, mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dan nasional.
Ia menegaskan bahwa seluruh program dalam APBD harus memiliki dasar perencanaan yang kuat.“Tidak boleh ada program yang masuk ke dalam APBD namun tidak tercantum dalam RKPD, ataupun sebaliknya,” tegasnya.
Menurut Iwan, tren pembangunan di Kota Payakumbuh dalam tiga tahun terakhir menunjukkan stabilitas dan kemajuan yang positif.
Untuk itu, ia mendorong agar Musrenbang tahun ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Editor : Zaitun Ul Husna
