KOTABUMI, Kongkrit.com--- Elemen masyarakat angkat bicara, terkait aksi siswa-siswi salah satu sekolah menengah pertama negeri di wilayah Kabupaten Lampung Utara sempat viral dengan aksi joged massal dengan lantunan music keras atau dikenal istilah Dugem. Sontak hal tersebut membuat malu rakyat yang kental dengan adat ketimurannya itu, sehingga memerlukan penanganan serius agar tidak terulang prilaku memalukan nama daerah itu."Kita cukup terpukul melihat ini, dan yang pasti malu karena dilihat oleh orang sejagat. Ini tidak main-main dampaknya, selain merusak citra daerah yang kuat dengan "Piil Pesegirinya" menandakan program yang digelontorkan pemerintah dibidang pendidikan tidak memiliki arti apa-apa. Sebab ada kejadian ini, sehingga kami meminta harus ada hukuman terhadap pihak sekolah yang seolah lalai sehingga kejadian itu dapat terjadi, "kata Sekretaris Dewan Pendidikan Lampura, Sabirin.
Menurut pria yang disapa akrab Paksu Birin itu, seharusnya kejadian tersebut tidak menjadi permasalahan belakangan muncul di dalam daring itu. Seolah ada pembiaran didalamnya, apalagi disana ada guru yang menemani. Dan belakangan diketahui tenaga kependidikan bidang studi agama, sehingga menimbulkan tanda tanya besar."Itukan dilakukan institusi pendidikan, apalagi milik pemerintah. Jadi pertanyaan masyarakat yang ada, milik pemerintah saja demikian bagaimana di luarnya kalau pengawasannya begini. Jadi harus ada tindakan kongkret, bukan hanya sekedar pembinaan kalau tidak bagaimana akan mempertanggung jawabkan kepada para pejuang bangsa yang lalu, "terangnya.
Senada dikatakan oleh Ketua Kopri PC PMII Lampura, Mora Arita. Menurutnya kejati tersebut tidak sepantasnya terjadi di institusi pendidikan macam SMPN2 Abung Barat. Sebab, itu termasuk hal-hal yang dapat merusak generasi bangsa kedepan, apalagi bidang pendidikan menjadi program serius pemerintah yang dibuktikan dengan besarnya anggaran digelontorkan."Baik itu didaerah maupun pusat, sehingga bila melihat ini untuk apa anggaran sebesar itu diberikan. Toh hasilnya tidak jauh berbeda dengan diluar sana, bahkan terkesan lebih buruk. Kami menyayangkan dan meminta kepada pihak terkait dapat menerapkan hukuman setimpal, bila tidak mau dibawa kemana nasib generasi penerus bangsa kedepannya, "tambahnya.
Apalagi, kata dia, belakangan tengah dinegara ini tengah terjadi penggembosan nilai-nilai kebangsaan yang dapat merusak keberlangsungan kedepannya. Sehingga diperlukan tindakan nyata, tidak hanya pembinaan melainkan hukuman dari kelalaian yang terjadi."Harus ada punishment kepada pihak manajemen, dalam hal ini kepala sekolah sebagai orang yang paling bertanggung jawab. Kalau hanya pembinaan, itu tidak menyelesaikan persoalan. Bahkan tidak menutup kemungkinan kedepan akan membukan kesempatan pada lainnya, ah gampang paling-paling nanti kota dikasih pembinaan kalau melakukan kesalahan kan enak begitu, "tambahnya.Hal itu juga mendapatkan penyesalan dari warga disana. Menurut mereka hal tersebut seharusnya tidak terjadi bila pihak manajemen sekolah mengtisipasinya. Apalagi ditenggarai itu dilakukan didalam sekolah dan disaksikan oleh para guru, terkesan ada pembiaran bahkan diberikan kesempatan."Kami kecewa melihat jadi pendidikan begini, bagaimana nasib para orang tua yang menyekolahkan anaknya disana. Apalagi itu milik pemerintah, harus ada tindakan tegas jangan sampai dipampangkan dengan lainnya, "ujar Ari, salah seorang warga setempat.
Sebelumnya, aksi Joged Massal dengan lantunan music keras atau dikenal sebagai Dugem menjadi viral di dalam saring belakangan, pasalnya itu disinyalir dilakukan oleh para siswa sekolah menengah pertama milik pemerintah beserta para gurunya dalam perayaan puncak peringatan HUT-RI ke-74 yakni SMPN 2 Abung Barat. Hingga membuat kecaman dari sebagian netizen dan para orang tua, bagaimana tidak seharusnya para pelajar itu menunjukkan kemampuan atau prestasi itu malah sebaliknya dipertontonkan hingga menjadi konsumsi kurang mendidik dikhalayak ramai atau sosial media.Tak ketinggalan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampura, bereaksi usai viralnya video tersebut. Apalagi itu dilakukan berbarengan dengan peringatan hari kemerdekaan bangsa dari penjajahan belanda. Selain menimbulkan pengaruh negatif, tentunya hal tersebut menjadi hiburan ditengah-tengah upaya pemerintah melaksanakan pembangunan khususnya di bidang pendidikan.
"Tentunya ini akan kita dalami terlebih dahulu, seperti apa faktanya dilapangan. Tidak sekonyong-konyong memberikan hukuman, akan kita lihat dahulu baru tindak lanjutnya, " kata Kasi SMP Disdikbud Lampura, Merlyn Sofia mewakili Plt Kepala Toto Sumedi, Jumat (23/8/2019).(Fit/Ki/Feb)
Editor : Siti Rahmadani HanifahSumber : 61027
