Dalam rapat Konsolidari Nasional yang digelar baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa kegamangannya terkait musim pemilu mendatang.
Bukan hanya akan menjadi pemilu terbesar sepanjang sejarah, namun juga didominasi oleh kawula muda yang masih rentan tejebak dalam kungkungan narasi hoax dan pertikaian.
Pihak KPU dalam waktu dekat juga sudah memetakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan belajar banyak dari pemilu sebelumnya yang masih menyisakan lara.
KPU juga sudah merilis informasi tentang jumlah pemilih sementara yang akan tersebar lebih dari 1.350 ribu TPS, dengan 7,3 juta anggota pengamanan, angka ini tentu saja mengamini betapa rapuh dan rentannnya kontestasi mendatang.
Indonesia sebagai negara demokrasi tentu saja tak dapat menghindar dari musim ini, karena pemilu mengharuskan perbedaan, dan perbedaan jika tidak disikapi dengan bijak akan menggiring kepada kehancuran.
Beberapa kasus yang terjadi di 2019 silam masih jelas meninggalkan trauma mendalam, bagaimana sebuah kontestasi pemilu yang sebenarnya hanya sebatas pergantian kursi jabatan belaka malah berujung pada tindakan saparatis dan berdarah-darah, bahkan hingga menyebabkan kematian masyarakat sipil.
Ini tentu saja sangat disayangkan jika harus terulang kembali di 2024 ini.Jika ditarik dalam skala yang lebih kecil, Sumatera Barat secara teritorial, Minangkabau secara kultural, sebenarnya sudah sejak lama menerapkan sistem demokrasi dalam wilayahnya.
Konsep tersebut tercermin dari sebuah tatanan kerajaan yang hanya memiiliki satu induk saja, sementara kerajaan yang berafiliasi dengannya diberikan hak otonomi daerah sendiri.
Dengan catatan, jika raja di sebuah kerajaan kecil tersebut wafat dan tidak ditemukan pengganti, maka wajib meminta raja (mamintak rajo) ke kerajaan induk.
