Pessel, Kongkrit.com---Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Sekunder D.I Kawasan Sawah Laweh Tarusan milik SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Wilayah Sungai (WS) Indagiri Akuaman WS Kampar WS Rokan, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V, perlu pengawasan ekstra dari sejumlah elemen masyarakat. Pasalnya, Pemenang lelang PT. Kalber Reksa Abadi nekat turun 24 persen dari pagu dana sebesar Rp. 36.858.359.000,-. Artinya, nilai pekerjaan hanya tinggal Rp. 28.000.000.000,-, (harga penawaran) termasuk PPN sebesar 11%. Nah, apakah pekerjaan yang dilaksanakan oleh perusahaan asal Kota Pekanbaru ini bakal sesuai dengan spesifikasi teknik dan RAB yang ada dalam dokumen kontrak?Telusuran Kongkrit.com dilokasi proyek, quary tanah timbunan yang dipakai untuk proyek D.I Sawah Laweh diragukan memiliki izin resmi dari Pemprov Sumbar. Dilapangan, juga terlihat beberapa titik badan bukit yang bersebelahan dengan lokasi proyek bekas dikeruk. Namun, sampai saat ini belum diketahui apakah memang bukit tersebut dijadikan bahan timbunan untuk D.I Kawasan Saweh atau didatangkan dari luar?
[caption id="attachment_223905" align="aligncenter" width="2194"]
Pengumuman Pemenang Lelang D.I Kawasan Sawah Laweh[/caption]Menurut spesifikasi teknik pekerjaan Pembangunan Jaringan Sekunder D.I Kawasan Sawah Laweh Tarusan tentang tanah bahan timbun, penyedia bertanggungjawab terhadap tanah bahan timbun berikut penyediaan borrow area dari mana tanah tersebut diambil, baik kuantitas maupun kualitas. Lokasi borrow area harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan PPK sebelum dipakai oleh penyedia sebagai sumber tanah bahan timbun.
Lokasi borrow area yang diusulkan penyedia dilampirkan dengan hasil uji laboratorium kepada PPK guna memperoleh persetujuan yang akan diberikan bila soil properties tanah di borrow area terbukti sesuai dengan ketentuan dalam spesifiksi teknik. Bahkan dengan jelas dibunyikan dalam spesifikasi teknis segala biaya izin penambangan bahan galian Tipe C dan uji laboratorium dibebankan kepada penyedia. Artinya, material tanah bahan timbun yang digunakan harus mempunyai izin penambangan galian C dari instansi terkait.[caption id="attachment_223907" align="aligncenter" width="2560"]
Alat berat yang digunakan[/caption]
Kemudian, bila merujuk kepada Rencana Anggaran Biaya (RAB), Item II Pekerjaan Jaringan, Poin A pekerjaan Saluran Sekunder tertulis jumlah tanah timbunan yang didatangkan cukup banyak yakni 30.381 M3, belum lagi pada Item pekerjaan Poin B Pekerjaan Talang Sekunder, juga banyak tanah timbunan yang didatangkan yakni mencapai 3.275 M3.Terkait penggunaan peralatan utama juga cukup banyak yakni Excavator kapasitas 0,8 - 1.20 M3 sebanyak 3 unit, Buldozer kapasitas 3.55 - 5.61 M3 sebanyak 1 unit, Vibrator Roller kapasitas 10 - 12 Ton 2 Unit, Crawler Crane kapasitas 10 - 15 Ton 1 unit dan Diesel Hammer kapasitas 1 Ton 1 unit. Begitu juga dengan personel manejerial seperti manejer proyek, manejer teknis dan Ahli K3, apakah semuanya berada dilokasi proyek? Entahlah.
"Proyek seperti ini perlu diawasi oleh semua elemen masyarakat, baik terkait teknis pekerjaan, sumber material apakah memiliki izin, peralatan yang dipakai, maupun BBM Solar yang dipakai apakah BBM Solar Industri atau BBM Solar Subsidi," ujar Alwi Agus, Wadir Eksekutif Tim Operasional Penyelamatan Aset Negara (TOPAN) RI Perwakilan Sumatera Barat, ketika diminta komentarnya, Kamis (11/5/2023) via ponselnya.Menurutnya, kalau memang benar jauhnya turun penawaran dari pagu mencapai 24 %, nanti juga bisa beresiko kepada fisik pekerjaan.
"Bayangkan saja, kalau memang benar turun penawaran sudah 24% dari pagu, tentunya nanti bisa beresiko kepada fisik pekerjaan, yang namanya kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan tentu ingin mencari untung, maka dari itu, kita harapkan semua pihak, baik elemen masyarakat, Konsultan Supervisi maupun PPK harus ekstra melakukan pengawasan," ucapnya.Perlu digaris bawahi kata Alwi Agus, Konsultan Supervisi juga harus berada dilapangan setiap hari, sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani.
"Jumlah hari pelaksanaan pekerjaan dan jumlah hari Supervisi (pengawasan) pasti sama, maka dari itu, Konsultan Supervisi harus setiap hari berada dilapangan untuk melaksanakan pengawasan. Karena, banyak temuan yang kita dapat dibeberapa proyek pemerintah, oknum Konsultan Supervisi itu datangnya tidak setiap hari, sehingga potensi dugaan kecurangan terbuka lebar bagi oknum kontraktor apabila tidak diawasi dengan baik oleh konsultan supervisi," sebutnya."Kita akan pantau pekerjaan ini melalui anggota kita dilapangan, apabila terbukti curang dan merugikan negara, usai pekerjaan kita laporkan ke penegak hukum," ucap Alwi Agus menambahkan.Sementara itu, Rinaldi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa II yang di konfirmasi via WhatsAppnya 081268077XXX, Rabu (10/5/2023) terkait sumber material apakah memiliki izin dan bersumber dari mana? PPK terkesan enggan menjawab, kendati pertanyaan konfirmasi setelah dilihat di info pesan telah di bacanya.Begitu juga dengan sumber BBM untuk alat berat, ketika ditanyakan pada PPK apakah menggunakan BBM Solar Industri atau Solar Subsidi, PPK juga terkesan bungkam.Ada Apa???
Sampai berita ini tayang, pihak Konsultan Supervisi PT. Mettana yang beralamat di jalan Aeromodeling IV No. 2 Arcamanik - Kota Bandung (Kota) provinsi Jawa Barat ini belum berhasil dikonfirmasi untuk perimbangan berita.Diketahui, biaya pengawasan Pembangunan Jaringan Sekunder D.I Kawasan Sawah Laweh Tarusan ini menelan uang negara sebesar Rp. 2.670.407.475,-. (Arya)
Editor : Siti Rahmadani Hanifah
Sumber : 223904
