Kab. Solok, Kongkrit.com---Bupati Solok H. Epyardi Asda didampingi Pj Sekda Kab. Solok Medison, S.Sos, M.Si, beserta seluruh kepala SKPD dibawah kepemimpinannya, sambut kedatangan tim koordinasi bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di rumah dinas Bupati Arosuka, Kamis(30/09/2021).Adapun kedatangan tim divisi koordinasi bidang pencegahan KPK RI kali ini, Arif Nurcahyo selaku pimpinan rombongan menyampaikan, bahwa kedatangan mereka adalah dalam rangka monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi oleh KPK RI di lingkungan pemerintahan.
Dimana, selain melihat langsung ke daerah yang di monitoring sebagai bentuk evaluasi, kunjungan mereka sekaligus dalam rangka mensosialisasikan pentingnya pencegahan dini terjadinya praktek korupsi di dalam pemerintahan, terutama pada pemerintahan yang kepala daerahnya masih baru. Sehingga tidak berakibat hukum dibelakang hati.Kemudian dari sisi Internal pemerintah Kab. Solok sendiri, Arif pesankan supaya peran dari Auditor Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) yang tergabung di Inspektorat untuk diperkuat, dengan memperkuat SDM aparaturnya sekaligus pengalokasian anggaran.
"Jika bagian ini diperkuat, saya yakin akan menutup celah atau potensi akan terjadinya tindak pidana korupsi. Dan untuk ke depan ini, kami bersama tim nantinya akan memberikan bimbingan yang menyeluruh dalam pelaksanaan awal terkait penyusunan rencana kerja masing-masing OPD. Agar potensi dan indikasi korupsi, bisa kita deteksi dari awal," ungkap Arif.Sementara itu Bupati Solok, Epyardi Asda menyambut baik kehadiran tim KPK ke Kabupaten Solok. Karena sebagai orang yang baru bergerak di tataran birokrasi, mungkin belum banyak pola atau permainan yang menjurus ke arah pelanggaran hukum.
Dihadapan tim KPK, Bupati menyampaikan visi misinya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Dirinya menyampaikan bahwa visi misi yang diemban dalam masa kepemimpinannya saat ini akan merubah tata kelola pemerintahan yang rawan dengan perilaku suap menyuap."Saya pastikan, saya tak satu sen pun bisa disuap. Jika nanti ada pegawai saya yang terindikasi, saya sendiri yang akan menyuruh untuk dilakukan penindakan," ucap Bupati.Sebab, Menjadi Kepala Daerah merupakan bentuk pengabdiannya di kampung halaman, Bupati berharap kepada seluruh kepala dinas dan pejabat lainnya, untuk dapat menunjukkan integritas dan etos kerja yang tinggi. Jika hal tersebut dilakukan, pastinya akan berdampak juga hasil yang maksimal bagi masyarakat luas."Dan kembali saya ingatkan, tunjukkan saja kinerja saudara semua. Yakinlah saya akan memilih aparatur yang memiliki nilai kompetensi, berintegritas dan loyal kepada pimpinan. Jangan berharap mendapatkan jabatan dengan hanya dengan modal cari muka, menyogok dan merasa ada kedekatan dengan pimpinan," tegas H. Epyardi Asda.
Selain itu, terkait masalah aset, Bupati Solok di depan tim monitoring KPK komit akan membereskannya. Sedangkan khusus untuk gedung DPRD Kab. Solok Bupati minta arahan KPK. Karena melibatkan dua pemerintah tingkat II Sekaligus, sedangkan dua kepala daerah sebelumnya membiarkannya saja, sehingga gedung tersebut sampai sekarang belum bisa di manfaatkan.Selanjutnya, Bupati juga mempertanyakan terkait dugaan adanya kegiatan, yang pelaksananya ditunjuk oleh oknum legislatif, dimana sebelumnya tidak ada di dalam perencanaan pembangunan Pemkab. Solok. Apakah bisa dianggarkan?.
“Satu lagi Pak Arif, Apakah ada hak legislatif menunjuk pelaksana teknis kegiatan pemerintah. Terus apakah kami pihak eksekutif boleh menganggarkan dana untuk membayarkan kegiatan tersebut, sementara kegiatan itu tidak ada dalam daftar perencanaan...?, sekarang ada tu...di Kab. Solok, Mirisnya kontraktornya oknum dewan itu sendiri yang menunjuk. Malahan nilainya di sebut sampai ratusan juta rupiah, Kalau bapak sempat, nanti bapak bisa monitoring kesana,” tutur Bupati.(Red)
Editor : Siti Rahmadani HanifahSumber : 157351
