Manokwari, Kongkrit.com---Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI, Lili Pintauli Siregar bersama beberapa staf KPK bertemu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Jajaran Kejaksaan, pertemuan yang digelar sekitar 2 Jam lebih tersebut hanya sekedar Kordinasi, Evaluasi dan Monitoring terkait beberapa hal."Misalnya seperti sistim penindakan dan pencegahan dan juga SPDP, Aset Daerah dan juga SDM yang bisa bekerja sama dengan KPK," Kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar saat ditemui di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat Rabu 12 Agustus 2020.
Soal Sumber Daya Manusia SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Papua Barat ini bisa dilakukan kerja sama dengan KPK, apalagi PPNS di Papua Barat yang belum maksimal menjangkau tugas-tugasnya di 4 Provinsi."Ini kemudian kami kordinasi kan dengan pak Kajati dan pak Kapolda agar bisa saling bersinergi berkaitan dengan beberapa hal yang berhubungan dengan sumber daya alam," Jelas Lili Pintauli Siregar.
Dia menyebutkan bahwa Supervisi yang dilakukan KPK di Papua Barat tidak mesti harus berkaitan dengan penindakan kasus-kasus Korupsi, kendati demikian hal itu bisa dilakukan perbantuan misalnya penyediaan alat atau saksi ahli kemudian membantu penyidik di Wilayah untuk memastikan apa kekurangannya."Soal berhasil tidaknya itu bukan cepat atau lambat ya, tetapi ini kendala teknis yang luar biasa apalagi kita tau Papua dan Papua Barat memiliki kendala soal kesulitan geografis, sebab kalau bekerja kita tidak mengacu pada target tapi biasanya mendorong agar aparat penegak hukum menjadi maksimal," jelasnya ketika Disinggung terkait Target bidikan Kasus Korupsi dari KPK di Papua Barat.Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Yusuf SH, MH mengatakan terkait dengan pertemuan dengan Wakil Ketua KPK RI, hal yang paling mendasar adalah bagaimana menjaga sumber daya alam Papua Barat."Pesanya adalah bahwa Papua dan Papua Barat di konsetrasikan untuk menjaga sumber daya alam (SDA) , baik dari segi strategi pemetaan kemudian penggunaan dan edukasi dan sosialisasi sebagai langkah preventif," Kata Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa, apa yang di sampaikan KPK sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Tinggi Papua Barat terutama menjaga sumber daya alam agar jangan sampai hilang, kemudian bagaimana penegakan hukum yang harus terintegrasi. (AdluSun)
Editor : Siti Rahmadani HanifahSumber : 104945
