Perspektif Diplomasi, Sengketa Wilayah Esequiba antara Venezuela dan Guyana

Duta Besar Venezuela untuk Indonesia, Radames Gomez Azuaje berfoto bersama usai Seminar 'Meet D'Ambassador' di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Prof. Dr. Moestopo.
Duta Besar Venezuela untuk Indonesia, Radames Gomez Azuaje berfoto bersama usai Seminar 'Meet D'Ambassador' di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Prof. Dr. Moestopo.

KONGKRIT.COM - Isu perbatasan antara Venezuela dan Guyana terkait wilayah Esequiba telah menjadi perhatian utama dalam diplomasi Amerika Selatan. Dalam upaya menggali dukungan dari masyarakat Indonesia, Duta Besar Venezuela untuk Indonesia, Radames Gomez Azuaje, mengungkapkan rencana referendum yang direncanakan pada 3 Desember 2024 terkait wilayah Esequiba yang menjadi sengketa antara kedua negara.

Dalam Seminar 'Meet D'Ambassador' di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Azuaje menyoroti pandangan Venezuela bahwa Esequiba telah lama dianggap bagian tak terpisahkan dari wilayah mereka. Klaim ini bersumber dari masa penjajahan Spanyol di mana wilayah tersebut dianggap sebagai bagian integral dari Capitanía General de Venezuela. Referensi sejarah yang dipegang Venezuela adalah perjanjian kolonial Spanyol-Belanda.

Azuaje menegaskan bahwa Venezuela akan tetap mempertahankan klaim sejarah mereka, sambil bersikeras mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Venezuela menolak keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2021 yang mendukung kedaulatan Guyana atas Esequiba, dengan menyatakan ketidakpengakuannya terhadap keputusan tersebut.

Perspektif Venezuela menekankan kedaulatan dan nasionalisme dalam klaim atas Esequiba. Mereka berencana menggelar referendum untuk menanyakan kepada rakyat Venezuela tentang penolakan terhadap yurisdiksi ICJ atas wilayah tersebut dan merencanakan penggabungan wilayah ini ke dalam Venezuela sebagai sebuah negara bagian bernama Guayana Esequiba.

Rektor Moestopo, Prof. Dr. Budiharjo, M.Si, menyoroti kompleksitas sengketa Esequiba yang melibatkan aspek sejarah, identitas nasional, dan sumber daya alam. Universitas Moestopo mendorong upaya mencari solusi adil dan berkelanjutan guna memberikan kepastian bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Esequiba.

Plt. Dekan FISIP, Dr. T. Herry Rachmatsyah, S.Ip., S.S., M.Si, menambahkan bahwa sengketa perbatasan antar negara merupakan ancaman bagi keamanan dan perdamaian, bukan hanya nasional tetapi juga internasional. Seminar ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman lebih dalam bagi mahasiswa serta memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.

Shares
Berita Terkait

Berita Lainnya

Index