KONGKRIT.COM – Ketua Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI), Andarizal, menyoroti sikap sejumlah kepala daerah dan kepala dinas (Kadis) di Sumatera Barat (Sumbar) yang dianggap tidak responsif dan kurang transparan terhadap media.
Kritik ini disampaikan pada (2/2/2025), terkait dengan sulitnya awak media mendapatkan konfirmasi dari pejabat publik mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Andarizal menegaskan, pejabat publik harus bersikap terbuka dalam memberikan informasi, bukan justru menghindar ketika dikonfirmasi terkait berbagai persoalan yang mempengaruhi warga.
Ia menyatakan, banyak laporan yang diterima pihaknya dari jurnalis di berbagai daerah di Sumbar yang mengungkapkan kesulitan dalam mendapatkan informasi yang jelas dari pejabat setempat.
"Sikap menghindar dan bungkam saat dikonfirmasi sangat disayangkan. Sebagai pejabat publik, mereka seharusnya memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat," ujar Andarizal.
Ia menambahkan, keterbukaan dan responsif terhadap media adalah salah satu unsur dalam penerapan prinsip Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai kebijakan dan program-program pemerintah daerah.
"Jika seorang kepala daerah atau Kadis tidak mampu menerima kritik dan masukan dari media, bahkan memilih untuk menghindar, lebih baik mereka mundur dari jabatannya. Jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat," tegasnya.
Andarizal juga mengingatkan bahwa media berperan sebagai pengawas atau watchdog terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah.
Melalui jurnalistik yang kritis dan objektif, media membantu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Editor : Zaitun Ul Husna
