KONGKRIT.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadi Mulyono, secara resmi mengumumkan penundaan implementasi aturan tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Ketua Komite Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan hal ini setelah berkomunikasi langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta menerima usulan dari DPR dan MPR untuk menunda program ini.
"Saya sudah kontak dengan Ibu Menteri, kita akan ikut kata Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono," ungkapnya.
Alasan penundaan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa implementasi Tapera tidak mendesak dan bisa ditunda untuk dikaji lebih dalam.
Basuki juga mengakui penyesalannya atas penetapan aturan Tapera yang terburu-buru dan menuai polemik.
"Apabila memang dinilai belum siap, mengapa kita harus tergesa-gesa?" tegasnya.Meskipun demikian, Basuki menegaskan bahwa pemerintah tidaklah pasif dalam menghadapi masalah pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat.
Program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dinilai efektif dengan telah mengalir lebih dari Rp105 triliun dana subsidi pemerintah sejak 2010.
Namun, protes masyarakat terhadap Tapera tetap menjadi sorotan.
Basuki merespons dengan memahami kencangnya protes tersebut, menyatakan bahwa beban hidup masyarakat saat ini memang sedang berat.
Editor : Devi Irmayani SaiserSumber : Dilansir dari Berbagai Sumber
