KONGKRIT.COM - Sukses dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya menjalin kerjasama strategis dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah Sumatera Barat.
Perjanjian ini ditandai dengan penandatanganan pada Senin, 22 Januari 2024.
Sekretaris DPRD Kabupaten Dharmasraya, Imam Mahfuri, S.E, M.M, dan Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, Haris Sukamto, AKS, S.H, secara resmi menandatangani perjanjian tersebut.
Penandatanganan bersejarah ini disaksikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Pariyanto, S.H, yang turut didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Ade Sudarman, S.Pd, dan Ketua Bapemperda, Defrino Anwar, S.H, M.Pd.
Acara bersejarah ini juga dihadiri oleh anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Dharmasraya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya, P3APPKB, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya yang diwakili oleh Kepala Bidang, serta bagian hukum Sekretariat Daerah Dharmasraya.
Kerjasama yang dilakukan antara DPRD Kabupaten Dharmasraya dan Kemenkumham Sumbar ini bertujuan untuk menyusun Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD tahun 2024.
Proyek ambisius ini melibatkan dua Raperda utama, yakni mengenai "Pemberdayaan dan Perlindungan Petani" serta "Penanggulangan Kemiskinan."Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Pariyanto, S.H, mengungkapkan kegembiraannya atas kerjasama ini, ia menyebutkan ini adalah langkah yang signifikan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Dharmasraya.
"Kami yakin, dengan adanya perjanjian ini, akan muncul regulasi yang progresif dan berdampak positif bagi petani dan masyarakat yang membutuhkan perlindungan khusus," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, Haris Sukamto, AKS, S.H, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh inisiatif DPRD Kabupaten Dharmasraya.
Editor : Herawati Elnur
