KONGKRIT.COM - Tragedi runtuhnya mushala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, yang menewaskan puluhan santri, menjadi peringatan serius akan pentingnya infrastruktur yang aman di lingkungan pendidikan keagamaan.
Menanggapi hal itu, pemerintah pusat mengambil langkah cepat melalui penandatanganan nota kesepahaman lintas kementerian guna memperkuat sarana prasarana pesantren di seluruh Indonesia.
Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh tiga kementerian utama, yakni Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap keselamatan para santri, sebagai generasi penerus bangsa.
"Penandatanganan ini bukan hanya simbolis, tetapi komitmen untuk melindungi para santri dari risiko infrastruktur yang membahayakan. Mereka adalah aset bangsa yang harus kita jaga," ujarnya dikutip dari Kompas.com Rabu(14/10/2025).
Cak Imin menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap tragedi yang terjadi di Ponpes Al Khoziny. Ia bahkan memerintahkan agar seluruh kementerian terkait menyusun rencana konkret dan menyeluruh agar kejadian serupa tak kembali terjadi."Presiden menginginkan kehadiran negara di setiap jenjang kehidupan rakyat, termasuk di pesantren. Beliau memerintahkan agar seluruh aspek dari audit hingga pembangunan ulang dilakukan secara menyeluruh dan cepat," jelas Cak Imin.
Dalam program bantuan infrastruktur ini, pemerintah menetapkan sejumlah kriteria agar bantuan tepat sasaran. Fokus utama adalah pondok pesantren dengan Jumlah santri lebih dari 1.000 orang, Kondisi ekonomi yang kurang mampu, Bangunan atau fasilitas yang tidak layak pakai atau rawan runtuh.
Cak Imin menegaskan bahwa meskipun ada kriteria teknis dari Kementerian PUPR, Presiden mendorong agar bantuan tidak dibatasi hanya oleh hal-hal administratif semata.
"Presiden menginginkan pendekatan yang lebih inklusif, bukan hanya soal teknis dan anggaran. Intinya, jangan sampai ada pesantren yang terabaikan," tambahnya.
Editor : Hanny Tanjung
