KONGKRIT.COM – DPRD Kota Padang melalui Komisi IV terus memperkuat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fokus utama pembahasan adalah memastikan efektivitas program serta mendorong anggaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, H. Iskandar, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan intensif selama dua hari, yakni pada 4 dan 5 Agustus 2025, dengan melibatkan 11 OPD mitra kerja. Beberapa di antaranya adalah RSUD, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Nakerin), Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, H. Iskandar, menegaskan bahwa seluruh program yang diusulkan oleh OPD merupakan bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Iskandar menekankan pentingnya keselarasan program pembangunan dengan visi besar Wali Kota Padang untuk lima tahun ke depan. Ia juga mengingatkan bahwa efektivitas anggaran tidak cukup diukur dari serapan semata, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, seluruh kebijakan anggaran harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup warga.
Iskandar menegaskan bahwa tujuan akhir dari seluruh proses pembahasan anggaran adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, sebesar apa pun alokasi anggaran yang disediakan tidak akan memiliki arti jika tidak memberikan dampak nyata dan langsung dirasakan oleh warga. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antar sektor guna memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, Komisi IV DPRD Kota Padang juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk tahun anggaran 2026, target PAD ditetapkan sebesar Rp1,1 triliun. Guna mencapai target tersebut, seluruh OPD penghasil PAD didorong untuk meningkatkan kinerja serta mengembangkan inovasi dalam pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah.Iskandar menambahkan bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,1 triliun pada tahun 2026 bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Namun, ia tetap optimistis target tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD mampu bekerja secara maksimal dan konsisten meningkatkan kinerjanya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengungkapkan bahwa pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2026 berlangsung cukup dinamis dan penuh tantangan. Menurutnya, banyaknya usulan program dari berbagai OPD harus diimbangi dengan kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan anggaran yang proporsional dan berimbang agar belanja daerah tetap sejalan dengan potensi pendapatan yang ada.
“Banyak program yang penting dan patut didukung. Namun, semua harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kita tidak bisa menyetujui program begitu saja tanpa memperhatikan aspek fiskal,” jelas Muharlion.
Ia juga menegaskan pentingnya keselarasan antara program yang diajukan dengan visi dan misi Wali Kota Padang. Menurutnya, Sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diharapkan kerja sama yang erat antara DPRD dan pemerintah kota terus terjaga agar pelaksanaan program prioritas dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Editor : Hanny Tanjung
