Azahrawani menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan malaria, sebab faktor lingkungan seperti tumpukan sampah di pesisir menjadi salah satu penyebab sulitnya pengendalian kasus.
"Perlu kerja sama seluruh sektor, tidak hanya Dinas Kesehatan. Pencegahan harus menjadi fokus utama," ujarnya.
Dari BPBD Rohil, Wan Budiansyah mengungkapkan bahwa selama ini upaya penanganan lebih banyak dibebankan pada Dinas Kesehatan.
Ia menegaskan bahwa penanggulangan bencana non-alam ini membutuhkan dukungan anggaran dari berbagai OPD melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), bukan hanya dari BPBD.
Masing-masing OPD diminta menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang rasional, efektif, dan sesuai kebutuhan.
Sementara itu, auditor Inspektorat Rohil, Surya Dharma, menyatakan pihaknya siap melakukan review terhadap pengajuan anggaran BTT yang diajukan OPD terkait.Ia menekankan pentingnya kelengkapan administrasi, termasuk surat permohonan dari OPD dan surat keputusan KLB malaria yang dikeluarkan Bupati pada 22 Oktober 2024.
"Diharapkan pengajuan ini dapat segera diproses agar penanganan KLB malaria bisa berjalan cepat," kata Surya.
Rapat lintas sektor ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi antarinstansi dalam mengatasi wabah malaria yang kembali merebak di Rokan Hilir.
Editor : Zaitun Ul Husna
