KONGKRIT.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir mengadakan rapat lintas sektor untuk membahas penanganan tanggap darurat bencana non-alam Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria, Jumat (21/2/2025), di Aula Kantor BPBD Jalan Kecamatan, Bagansiapiapi, Riau.
Rapat ini dipimpin oleh Kepala BPBD Rohil, Hari Dharma Putra, dan dihadiri perwakilan dari sejumlah dinas terkait, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas PMK, Inspektorat, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, serta unsur BPBD.
Hari Dharma Putra menyampaikan bahwa rapat ini digelar berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri nomor 300.2.8/e.74/BAK tanggal 16 Januari 2025 tentang kolaborasi dalam penanganan tanggap darurat bencana non-alam KLB malaria.
Setiap dinas diharapkan memberikan masukan dan kontribusi dalam upaya penanggulangan ini.
Dalam paparannya, Sekretaris Dinas Kesehatan Rohil, dr. Azahrawani, menjelaskan perkembangan kasus malaria di daerah tersebut.
Ia menyebutkan, Rokan Hilir sempat memperoleh sertifikat eliminasi malaria dari Kemenkes RI pada 2018, yang kemudian diperkuat dengan surat komitmen Bupati Rohil pada 2020.Namun, kasus malaria kembali merebak pada 2021, hingga Bupati Rohil menetapkan status KLB malaria untuk Kecamatan Pasir Limau Kapas dan Kubu Babussalam.
Data menunjukkan, dari 2018 hingga 2019 terdapat 74 kasus malaria, yang melonjak menjadi 1.725 kasus pada 2020.
Angka ini sempat turun menjadi 860 kasus di 2021, lalu meningkat kembali menjadi 1.711 kasus pada 2022, dan mencapai puncak 2.711 kasus di 2023.
Pada 2024, jumlah kasus sedikit menurun menjadi 2.449 kasus. Hingga 20 Februari 2025, tercatat 197 kasus malaria yang tersebar di lima kecamatan, yaitu Pasir Limau Kapas (91 kasus), Sinaboi (67 kasus), Bangko (25 kasus), Kubu Babussalam (13 kasus), dan Balai Jaya (1 kasus).
Editor : Zaitun Ul Husna
